Transformasi digital telah mengubah struktur produksi, distribusi, dan konsumsi pengetahuan dalam masyarakat Indonesia. Akses terhadap internet dan perangkat digital yang semakin luas membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari beragam sumber sekaligus memproduksi dan menyebarluaskan informasi secara mandiri. Namun, kelimpahan informasi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pengetahuan. Persoalan yang muncul justru berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi, opini, keyakinan, dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artikel ini bertujuan menganalisis krisis epistemologis dalam masyarakat Indonesia melalui tiga persoalan utama, yaitu ledakan informasi, transformasi produksi pengetahuan, dan konstruksi kebenaran.
Pemikiran epistemologi digunakan untuk menganalisis persoalan pengetahuan dan pembenaran, sementara pemikiran Antonio Gramsci mengenai common sense dan hegemoni, serta Michel Foucault mengenai hubungan pengetahuan dan kekuasaan digunakan untuk membaca dimensi sosial-politik produksi kebenaran. krisis epistemologis tidak semata-mata disebabkan oleh banyaknya informasi palsu, tetapi juga oleh perubahan otoritas pengetahuan, dominasi popularitas dalam menentukan kredibilitas, penguatan echo chamber, dan lemahnya kebiasaan epistemik dalam memeriksa sumber serta dasar suatu klaim. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia membutuhkan penguatan nalar kritis, literasi media dan informasi, serta pendidikan yang menempatkan kemampuan mempertanyakan dan mengevaluasi pengetahuan sebagai bagian penting dari proses pendidikan.
ArtikelLainnya
Epistemologi dan Persoalan Dasar Pengetahuan
Pertanyaan paling dasar epistemologi dapat dirumuskan secara sederhana, ”bagaimana manusia mengetahui sesuatu?”. Pertanyaan tersebut membawa pada perbedaan antara informasi, keyakinan, dan pengetahuan. Informasi adalah sesuatu yang kita terima atau temukan, Keyakinan adalah sesuatu yang dianggap benar, dan pengetahuan adalah pemahaman yang diperolah dari pengalaman indrawi ataupun akumulasi dari proses belajar. Pengetahuan memiliki tuntutan epistemik yang lebih besar karena menyangkut alasan, bukti, atau bentuk pembenaran tertentu. Perbedaan ini menjadi penting dalam masyarakat digital. Seseorang dapat membaca sebuah informasi tanpa mengetahui sumbernya. Ia dapat mempercayainya tanpa memeriksa bukti. Ia bahkan dapat menyebarkannya kepada orang lain sebelum mengetahui konteksnya. Dengan demikian, akses terhadap informasi tidak identik dengan kepemilikan pengetahuan.
Dalam perspektif epistemologi, persoalan yang harus diperhatikan bukan hanya apakah suatu proposisi benar, tetapi juga bagaimana manusia sampai pada keyakinan bahwa proposisi tersebut benar. Keyakinan yang kebetulan benar tidak serta-merta memiliki status pengetahuan yang kuat. Karena itu, persoalan pembenaran menjadi penting dalam epistemologi. Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan itu dapat diterjemahkan menjadi kebiasaan sederhana: Apa sumbernya? Apa buktinya? Apa konteksnya? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Apakah terdapat informasi lain yang dapat membantahnya? Kebiasaan mempertanyakan dasar sebuah klaim merupakan salah satu bentuk kedewasaan epistemik.
Ledakan Informasi dan Krisis Validasi
Transformasi digital melahirkan apa yang dapat disebut sebagai ledakan informasi. Informasi diproduksi secara terus-menerus oleh institusi, media, perusahaan, pemerintah, organisasi, komunitas, dan individu. Permasalahan muncul karena pertumbuhan jumlah informasi tidak selalu diikuti peningkatan mekanisme validasi. Masyarakat dapat menerima informasi dari media massa, media sosial, pesan instan, video pendek, forum daring, maupun percakapan personal. Setiap sumber memiliki karakteristik, kepentingan, dan tingkat kredibilitas yang berbeda. Jika seluruhnya diperlakukan sebagai sumber yang setara, maka kemampuan masyarakat untuk menentukan validitas informasi menjadi lemah.
Satu informasi yang keliru dapat disalin, dipotong, dikemas ulang, kemudian beredar kembali dalam bentuk yang tampaknya berbeda. Dalam proses tersebut, pengulangan dapat menciptakan kesan utuh. Sesuatu yang sering dilihat dapat terasa benar, Sesuatu yang sering didengar dapat terasa familiar. Dan, sesuatu yang familiar sering kali diterima tanpa lagi dipertanyakan. Di sinilah problem epistemologis bertemu dengan psikologi sosial dan struktur teknologi.
Dari “Katanya” ke Validasi Pengetahuan
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pengetahuan sering kali diperoleh melalui mekanisme kesaksian; Katanya begini, Katanya orang itu melakukan itu, Katanya berita ini dari sumber terpercaya. Secara epistemologis, kesaksian bukanlah sumber pengetahuan yang harus ditolak. Manusia memang bergantung pada pengetahuan orang lain karena tidak mungkin memverifikasi secara langsung seluruh fakta yang ada di dunia. Problemnya terletak pada bagaimana kesaksian dinilai. Tidak semua kesaksian mempunyai tingkat kredibilitas yang sama. Ketika seseorang menerima informasi dari orang lain, terdapat sejumlah pertanyaan yang seharusnya muncul: apakah sumber tersebut kompeten, apakah ia mempunyai akses terhadap fakta yang dibicarakan, apakah terdapat kepentingan tertentu, apakah informasi tersebut konsisten dengan bukti lain, dan apakah sumber lain yang kredibel mengonfirmasi klaim tersebut?
Di sinilah masyarakat memerlukan kebiasaan epistemik. Sikap epistemik yang sehat tidak berarti meragukan segala sesuatu. Keraguan yang berlebihan dapat berubah menjadi sinisme. Yang diperlukan adalah skeptisisme yang proporsional, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan tingkat kepercayaan dengan kekuatan bukti yang tersedia.
Transformasi Otoritas Pengetahuan
Salah satu perubahan paling penting dalam masyarakat digital adalah perubahan struktur otoritas pengetahuan. Pada masa sebelumnya, pengetahuan memperoleh legitimasi terutama melalui institusi seperti sekolah, universitas, media profesional, lembaga penelitian, organisasi keagamaan, dan berbagai bentuk otoritas sosial. Kini, otoritas tersebut berinteraksi dengan bentuk otoritas baru yang lahir dari popularitas digital. Jumlah pengikut, jumlah tayangan, dan tingkat keterlibatan audiens sering kali digunakan sebagai indikator kredibilitas sosial. Akibatnya, terjadi kemungkinan pergeseran dari otoritas epistemik menuju otoritas popularitas.
Popularitas dan kebenaran merupakan dua kategori yang berbeda. Popularitas mengukur tingkat penerimaan sosial. Kebenaran menuntut persoalan yang lebih mendasar mengenai kesesuaian klaim dengan realitas, sedangkan pengetahuan menuntut dasar yang memadai bagi keyakinan. Karena itu, seseorang dapat populer tanpa memiliki kompetensi dalam bidang tertentu. Sebaliknya, seseorang dapat memiliki kompetensi tinggi tetapi tidak populer. Masalah muncul ketika masyarakat gagal membedakan kedua jenis legitimasi tersebut.
UNESCO menempatkan literasi media dan informasi sebagai kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, literasi digital tidak berhenti pada kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga menyangkut kemampuan menilai informasi.
Gramsci: Common Sense dan Hegemoni Pengetahuan
Pemikiran Antonio Gramsci dapat membantu menjelaskan bagaimana suatu gagasan memperoleh penerimaan sosial. Gramsci memberikan perhatian besar terhadap konsep common sense, yaitu kumpulan pandangan dan keyakinan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Common sense tidak selalu berarti sesuatu yang keliru. Di dalamnya dapat terdapat pengalaman praktis masyarakat. Namun, common sense juga dapat bersifat fragmentaris dan tidak kritis ketika berbagai gagasan diterima tanpa refleksi yang memadai.
Konsep ini relevan untuk membaca masyarakat Indonesia. Banyak gagasan sosial dianggap benar bukan karena pernah diuji secara kritis, melainkan karena telah diwariskan, diulang, dan diterima secara luas. Ketika suatu gagasan terus-menerus muncul dalam keluarga, lingkungan sosial, media, pendidikan, dan percakapan publik, ia dapat memperoleh status sebagai sesuatu yang normal.
Dalam perspektif Gramsci, dominasi tidak selalu dilakukan melalui kekerasan. Ia juga dapat berlangsung melalui pembentukan persetujuan dan kepemimpinan intelektual serta moral dalam kehidupan sosial. Hegemoni bekerja ketika suatu pandangan dunia memperoleh penerimaan sehingga tampak sebagai sesuatu yang wajar. Dari sini kita dapat melihat bahwa persoalan epistemologis memiliki dimensi politik. Pertanyaannya bukan hanya, Apa yang dipercaya masyarakat? Tetapi juga, Bagaimana masyarakat sampai mempercayainya? Dan: Siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat suatu pandangan menjadi “akal sehat” masyarakat?
Foucault dan Relasi Pengetahuan-Kekuasaan
Jika Gramsci membantu menjelaskan bagaimana gagasan menjadi common sense, Foucault membantu memperluas analisis mengenai hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Foucault menunjukkan bahwa relasi pengetahuan dan kekuasaan sangat erat. Kekuasaan tidak hanya bekerja dengan cara melarang atau menekan, tetapi juga melalui produksi kategori, norma, praktik, dan bentuk pengetahuan yang menentukan bagaimana realitas dipahami. Ia bahkan menggunakan gagasan power/knowledge untuk menunjukkan keterkaitan erat antara produksi pengetahuan dan praktik kekuasaan.
Dalam konteks digital, perspektif tersebut dapat digunakan untuk membaca pertanyaan mengenai siapa yang menentukan apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat dalam ruang publik.Informasi yang muncul di layar seseorang bukanlah keseluruhan realitas. Ia merupakan hasil dari proses seleksi, distribusi, algoritma, pilihan pengguna, dan struktur platform. Dengan demikian, persoalan epistemologis modern tidak hanya mengenai isi pengetahuan, tetapi juga mengenai kondisi sosial dan teknologi yang membuat suatu pengetahuan dapat beredar.
Pertanyaannya berkembang; Mengapa informasi tertentu menjadi viral? Mengapa isu tertentu mendapat perhatian besar? Mengapa suatu perspektif terus muncul sedangkan perspektif lain hampir tidak terlihat? Pertanyaan tersebut membawa epistemologi ke ranah politik dan ekonomi pengetahuan.
Pendidikan dan Pembentukan Subjek Epistemik
Krisis epistemologis juga menuntut evaluasi terhadap fungsi pendidikan. Pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer pengetahuan. Namun dalam masyarakat informasi, model tersebut tidak lagi memadai. Informasi tersedia di luar sekolah dan universitas dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, fungsi pendidikan harus bergeser dari sekadar memberikan informasi menuju membentuk kemampuan untuk mengolah dan menilai informasi.
Pemikiran Paulo Freire relevan dalam konteks tersebut. Freire mengkritik pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai penerima pasif pengetahuan. Pendidikan kritis justru menempatkan dialog, problematisasi, pengalaman, dan refleksi terhadap realitas sebagai bagian penting dari proses belajar. Dalam konteks ini, peserta didik tidak cukup diajarkan apa yang harus dipercaya, tetapi perlu dilatih untuk memahami mengapa sesuatu layak dipercaya.
Pertanyaan menjadi sama pentingnya dengan jawaban, Kemampuan meragukan menjadi sama pentingnya dengan kemampuan menghafal, Kemampuan mengoreksi diri menjadi bagian dari kecerdasan.
Hal ini selaras dengan orientasi literasi media dan informasi UNESCO yang menekankan kemampuan kritis masyarakat dalam menghadapi misinformasi, disinformasi, dan perkembangan teknologi digital. Sebuah masyarakat yang memiliki banyak lulusan pendidikan tinggi tidak otomatis menjadi masyarakat yang matang secara epistemologis. Pendidikan baru memiliki fungsi emansipatoris ketika pengetahuan yang diperoleh mampu membentuk manusia yang dapat berpikir secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap keyakinannya.
Membangun Budaya Epistemik dalam Masyarakat Indonesia
Krisis epistemologis tidak dapat diatasi hanya melalui pemeriksaan fakta setelah informasi terlanjur menyebar. Yang dibutuhkan adalah pembentukan budaya epistemik sejak tingkat kehidupan sehari-hari. Budaya tersebut dapat dimulai dari kebiasaan sederhana; membedakan fakta, opini, interpretasi, dan keyakinan, menanyakan sumber serta dasar dari setiap klaim, membandingkan informasi dari lebih dari satu sumber yang kredibel, memahami konteks sebelum menyimpulkan, mengembangkan kesediaan untuk menerima koreksi. membedakan popularitas, otoritas politik, dan kompetensi epistemik. menolak kebiasaan menyebarkan informasi hanya karena sesuai dengan keyakinan pribadi.
Prinsip tersebut pada dasarnya merupakan bentuk sederhana dari nalar kritis. Tujuannya bukan menghasilkan masyarakat yang selalu curiga, melainkan masyarakat yang mampu menempatkan kepercayaan secara proporsional. Kepercayaan tanpa pemeriksaan dapat melahirkan manipulasi. Keraguan tanpa dasar dapat melahirkan sinisme. Yang diperlukan adalah posisi di antara keduanya: percaya dengan alasan dan meragukan dengan alasan.
Epistemologi sebagai Fondasi Ruang Publik Demokratis
Epistemologi akhirnya memiliki konsekuensi langsung bagi kualitas demokrasi. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu membuat keputusan berdasarkan informasi dan alasan. Ketika ruang publik dipenuhi klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, keputusan kolektif berisiko dibentuk oleh emosi, propaganda, popularitas, dan manipulasi informasi. Karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada institusi politik, tetapi juga pada kualitas epistemik warga negara.
Masyarakat demokratis membutuhkan kemampuan untuk berdebat tanpa menyamakan perbedaan pendapat dengan permusuhan. Perbedaan dapat diterima selama terdapat ruang untuk argumentasi, bukti, dan koreksi. Dalam konteks inilah epistemologi memiliki fungsi publik. Ia mengajarkan bahwa tidak semua pendapat memiliki kekuatan argumentasi yang sama. Ia mengajarkan bahwa pengalaman pribadi penting, tetapi tidak selalu cukup untuk membuat generalisasi. Ia mengajarkan bahwa otoritas perlu dihormati, tetapi tidak boleh menggantikan pemeriksaan rasional. Ia juga mengajarkan bahwa seseorang yang mengakui “saya belum tahu” bukanlah manusia yang lemah secara intelektual. Justru pengakuan terhadap keterbatasan pengetahuan merupakan bagian penting dari sikap epistemik yang sehat.
Akhir kata, krisis epistemologis dalam masyarakat Indonesia muncul di tengah transformasi yang ditandai oleh ledakan informasi, perubahan struktur otoritas pengetahuan, dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memproduksi serta menyebarluaskan informasi. Persoalan utama bukan sekadar bahwa masyarakat menerima terlalu banyak informasi, tetapi bahwa proses validasi informasi tidak selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan informasi tersebut. Informasi dapat dengan mudah berubah menjadi keyakinan, sementara keyakinan dapat dengan mudah diperlakukan sebagai pengetahuan. Popularitas dapat mengambil alih fungsi kredibilitas. Pengulangan dapat menghasilkan kesan kebenaran. Common sense dapat mempertahankan asumsi yang tidak pernah diuji. Dan relasi kekuasaan dapat memengaruhi siapa yang memperoleh otoritas untuk mendefinisikan realitas. Dalam konteks tersebut, epistemologi menjadi kebutuhan publik. Epistemologi diperlukan untuk membangun masyarakat yang tidak hanya memiliki akses terhadap informasi, tetapi mampu mempertanggungjawabkan pengetahuan yang dimilikinya. Melalui perspektif Gramsci, persoalan ini dapat dipahami sebagai usaha mengkritisi common sense yang diterima secara tidak reflektif. Melalui Foucault, persoalan tersebut dapat dibaca dalam relasinya dengan praktik pengetahuan dan kekuasaan. Sementara melalui pendidikan kritis Freire, pembentukan kemampuan epistemik dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses pembebasan manusia dari penerimaan pengetahuan yang pasif. Dengan demikian, agenda masyarakat Indonesia di era digital seharusnya tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur informasi atau peningkatan kemampuan menggunakan teknologi. Agenda yang tidak kalah penting adalah membangun budaya epistemik: budaya yang menghargai bukti, argumentasi, dialog, koreksi, dan kerendahan hati intelektual. Sebab tantangan terbesar masyarakat informasi bukan sekadar bagaimana memperoleh lebih banyak informasi. Tantangan yang lebih mendasar adalah: bagaimana mengetahui bahwa sesuatu yang kita percaya memang layak untuk dipercaya.
