Inti dari kapitalisme adalah keterpusatan. Ekonomi terpusat, modal terpusat, pengetahuan terpusat, kontrol terpusat, server terpusat, dan seterusnya. Keadilan tidak menafikan adanya keterpusatan. Yang dipersoalkan oleh keadilan adalah distribusi. Kuatnya kontrol pusat tidak boleh menyebabkan distribusi terhambat. Jika distribusi terhambat, maka otomatis keadilan akan menjadi persoalan bersama.
Jadi, berbicara kapitalisme tidak bisa berbicara pada sektor modal saja, melainkan segala bidang berkaitan dengan distribusinya. Air, rumput, dan api adalah yang dihalalkan serikat kepemilikannya, karena dibutuhkan secara urgen oleh setiap orang. Tanpa ada air, manusia tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, Islam memberi kepemilikan secara lebih luas untuk dimiliki secara bersama-sama. begitu pula, rumput dan api. Yang dibutuhkan untuk sirkulasi binatang ternak pada masa itu. Untuk kasus tiga hal tersebut bisa dianalogikan pada segala yang berkaitan dengan kepentingan umum, maslahah. Segala yang bersifat maslahah, maka dihukumi halal. Seperti jika zaman dahulu, di pinggir-pinggir jalan ditanami oleh pemerintah pohon asam yang difungsikan untuk pejalan-pejalan kaki atau musafir ketika membutuhkannya. Maka, mengkonsumsi buah asam di pinggir jalan demikian adalah halal.
Air dalam kasus tertentu bisa dikapitalisasi. Seperti peristiwa air Zamzam pada masa Rasulullah saw hanya dikuasai oleh pembesar-pembesar Quraish saja. Tidak untuk umum bagi para musafir. Sehingga dalam kasus ini, kapitalisme telah merambah pada penguasaan air yang terpusat dalam kontrol kekuasaan pembesar kaum Quraish. Rasulullah saw memberi peluang untuk digunakan secara bersama sebagai hak masyarakat. Reformasi sosial ini yang kemudian membuat gusar dan gundah para pembesar Quraish sehingga dimusuhi.
Masyarakat Nusantara sebelum kedatangan perusahaan kongsi dagang VOC masih melaksanakan sistem sosial yang baik. Menanam secara kolektif, menabung dalam lumbung, dan seterusnya. Namun, sejak kapitalisasi berlaku, semua dipusatkan dalam satu sistem regulasi, monopoli. Masyarakat di dalam wilayah kekuasaan VOC diwajibkan menanam tanaman tertentu dalam kontrol, regulasi, dan distribusi yang terpusat. Keuntungan besar dari sistem regulasi terpusat ini difungsikan untuk membiayai perang di Eropa. Biaya besar kemerdekaan negara Kerajaan Belanda.